Budaya kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih dipandang oleh sebelah mata; lambat, birokratis, malas, dan biaya tinggi. Namun di satu pihak yang lain berpandangan sebaliknya. Bahwa budaya kerja PNS sudah berangsur membaik, ditandai dengan membaiknya pelayanan kepada masyarakat.
Terlepas dari dua pandangan berbeda di atas, yang pasti budaya kerja PNS
harus ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang mampu
mengembangkan profesionalisme dan lingkungan yang kondusif dalam rangka mendukung
pencapaian tugas.
Paling tidak ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan
budaya kerja PNS.
1.
ada nilai yang mendukung
pencapaian visi.
2.
ada motivasi yang mampu memacu
kerja seorang pegawai.
3.
ada ide dan strategi yang tepat.
4.
ada tujuan bersama yang jelas.
5.
etika kerja yang ditumbuhkan
melalui sistem (meritokrasi, remunerasi, dan lain sebagainya).
·
Nilai. Berbagai pihak meyakini
bahwa nilai dapat menggerakkan etos seseorang. Dengannya seseorang dapat
menjadi gigih, sungguh-sungguh dalam bekerja, memiliki komitmen yang tinggi,
dan lain sebagainya. Banyak contoh dapat disebut di sini untuk menunjukkan bahwa
nilai sangat berpengaruh bagi seseorang dalam bekerja maupun berusaha.
Keberhasilan gerakan sosialisme, kapitalisme, gender, dan termasuk keberhasilan
Indonesia merdeka dari kolonialisme adalah karena bermula dari keyakinan
terhadap kebenaran suatu nilai yang diperjuangkannya.
Mengapa nilai begitu berpengaruh? Penyebabnya tidak lain adalah karena pada dasarnya hampir tidak ada seorang pun yang tidak memiliki suatu makna hidup. Pekerjaannya sekarang adalah menginternalisasikan suatu nilai terhadap segenap aparatur secara sistematif. Disinilah diperlukan pemikiran cerdas, cermat serta pragmatis konsepsional dalam rangka transformasi nilai dalam upaya membangun budaya kerja yang progresif.
Mengapa nilai begitu berpengaruh? Penyebabnya tidak lain adalah karena pada dasarnya hampir tidak ada seorang pun yang tidak memiliki suatu makna hidup. Pekerjaannya sekarang adalah menginternalisasikan suatu nilai terhadap segenap aparatur secara sistematif. Disinilah diperlukan pemikiran cerdas, cermat serta pragmatis konsepsional dalam rangka transformasi nilai dalam upaya membangun budaya kerja yang progresif.
·
Motivasi. Tanpa adanya motivasi,
bekerja menjadi hampa. Efek negatifnya bekerja menjadi lambat selesai, sering
meleset dari target waktu yang telah ditentukan dan tidak efektif.
Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana motivasi itu tumbuh. Orang bijak
mengatakan bahwa motivasi itu ada dalam diri seseorang jika kepentingan seseorang
tersebut ada didalamnya. Untuk itu, dibutuhkan kerja cerdas bagaimana mengemas
kepentingan-kepentingan setiap individu secara apik tanpa mengorbankan
kepentingan lain yang lebih besar. Di sinilah dibutuhkan kearifan membuat
kebijakan dan menyusun program kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan
organisasi yang mudah dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan oleh setiap orang
dalam organisasi tersebut.
·
Ide dan strategi tepat. Ide
adalah gagasan tentang sesuatu hal. Sedangkan strategi adalah cara pencapaian
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan obyektif (sosial, politik, ekonomi, hukum
dan lain sebagainya). Dalam hal ide dan strategi ini, satu hal yang mesti
dimiliki oleh pegawai negeri adalah adanya jiwa berwirausaha atau entreprenuer.
Yaitu kermampuan menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk memaksimalkan
produktivitas dan efektivitas (David Obsborne: 2000; 18). Dengan modal ini para
pegawai akan senantiasa mampu menbaca peluang secara positif untuk menggerakkan
segenap kemampuannya dalam rangka pencapaian mission organitation.
·
Tujuan bersama. Adalah mustahil
sebuah misi akan tercapai kalau orang-orang yang ada di dalamnya memiliki
tujuan yang berbeda. Meneg PAN Taufiq Effendi selalu mengatakan bahwa guna
mencapai pada sesuatu yang dicita-citakan bersama maka harus ada kesamaan
persepsi dan juga kesamaan tujuan. Dengan kesamaan ini maka seluruh energi akan
tercurah pada satu titik yang menjadi cita-cita bersama tersebut. Di sinilah
sebenarnya dibutuhkan komunikasi intensif, keterbukaan dan kebersamaan.
·
Etika kinerja. Dalam rangka
memantapkan etika kinerja, hal mendasar yang perlu ditegaskan adalah soal job
discription. Masing-masing pegawai harus memahami secara baik apa saja yang
menjadi tugas pekerjaannya. Jangan sampai seorang pegawai menjuadi sangat sibuk
tetapi tidak mengerjakan pekerjaan pokoknya. Di sinilah tugas seorang atasan
senantiasa memberikan arahan-arahan pegawai yang menyangkut tugas pokok dan
fungsi pegawai yang bersangkutan. Hal lain yang harus ditegaskan juga kaitannya
dengan masalah etika kerja ini adalah soal reward and punishment. Untuk
menjalankan reward and punishment ini perlu dibarengi dengan kejelasan pola
karier jabatan, penempatan berdasarkan keahlian, remunerasi dan meritokrasi.
·
Melaksanakan Paradigma Baru. Perubahan
besar sistem sosial politik, ekonomi, dan lain-lain telah mendorong masyarakat
luas menjadi semakin kritis dan paham terhadap hak-haknya. Berbarengan dengan
itu, maka mau tidak mau PNS harus mampu mengimbangi kecerdasan dan kepekaan
masyarakat yang berkembang pesat. Di antara cara yang dapat ditempuh adalah
dengan melaksanakan paradigma baru.
PNS dan juga pejabat negara adalah pamong praja, yaitu abdi dan pelayan
masyarakat. Tugasnya adalah memberikan pelayanan secara menyenangkan kepada
masyarakat tentang apa saja yang menjadi kepentingan-kepentingannya.
Persoalannya sekarang adalah masih ada sebagian pihak yang sering memanjakan
aparatur negara dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas lebih sehingga
memaksa aparatur negara kembali berparadigma lama.
Sekarang ini hasrat pegawai untuk menyenangkan masyarakat sudah tumbuh
menggembirakan. Di berberbagai daerah sudah digalakan tentang bagaimana
(misalnya) memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan murah. Sebut saja
sebagai contoh kecil adalah merebaknya penerapan model pelayanan satu pintu,
dimana masyarakat cukup datang ke satu kantor mulai dari soal pendaftaran
sampai urusan seleksi. Berikutnya, sejak awal diangkat setiap pegawai telah
diambil sumpahnya di bawah persaksian kiab suci untuk menjalankan amanah
jabatan itu secara konsekuen. Namun, lagi-lagi amanah itu ternodai karena
berbagai hal. Untuk itu, perlu diciptakan sistem yang mampu mengawal sumpah
sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten.
Banyak faktor yang menyebabkan amanah kurang dapat diaplikasikan secara maksimal. Bisa jadi itu disebabkan oleh pibadinya yang bermasalah, atau bisa juga disebabkan oleh sistemnya yang tidak mendukung, dan tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh dua-duanya; pribadinya bermasalah dan sistemnya tidak benar. Untuk itu diperlukan upaya terus menerus untuk membenahi pribadi-pribadi bermasalah dan sistem yang salah.
Banyak faktor yang menyebabkan amanah kurang dapat diaplikasikan secara maksimal. Bisa jadi itu disebabkan oleh pibadinya yang bermasalah, atau bisa juga disebabkan oleh sistemnya yang tidak mendukung, dan tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh dua-duanya; pribadinya bermasalah dan sistemnya tidak benar. Untuk itu diperlukan upaya terus menerus untuk membenahi pribadi-pribadi bermasalah dan sistem yang salah.
Dari paradigma di atas perlu dirasakan getarannya oleh masyarakat, sehingga
tidak hanya menjadi untaian kata-kata indah. Caranya, segenap aparatur negara
harus terus bekerja dan berkarya membuktikan bahwa dirinya adalah pelayan
masyarakat yang baik.
0 komentar:
Posting Komentar